Laworo,Idskata.co.id, 31 Agustus 2026 – Sebanyak 2.403 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Kabupaten Muna Barat dipastikan akan menerima gaji pada tahun 2026. Anggaran sebesar Rp39 miliar telah disiapkan pemerintah daerah melalui Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat.
Kepastian itu disampaikan Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Bupati, Senin 31 Agustus 2026.
“Untuk PPPK paruh waktu tahun ini kita siapkan gajinya di setiap OPD dengan anggaran Rp39 miliar. Termasuk biaya operasionalnya,” ujar Bupati.
Namun pencairan gaji tidak otomatis untuk semua. Pemkab akan melakukan pengecekan dan evaluasi kehadiran terlebih dahulu. Hanya PPPK yang aktif berkantor dan menjalankan tugas di OPD masing-masing yang akan dianggarkan gajinya.
“Kalau dia berkantor kita alokasikan gajinya. Tapi kalau tidak, maka tidak akan kita alokasikan. Jadi yang dibayar adalah yang aktif dan melaksanakan tugas selama ini,” tegas La Ode Darwin.
Bupati juga menyampaikan kabar baik terkait status kepegawaian. Menurut informasi yang ia terima, PPPK paruh waktu berpeluang diangkat menjadi PPPK penuh waktu, dan PPPK penuh waktu ditargetkan menjadi ASN pada 2027.
Menyikapi hal itu, ia mengimbau seluruh PPPK untuk bekerja dengan disiplin dan bertanggung jawab. Evaluasi kinerja akan dilakukan setiap tahun.
“Jika tidak bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai PPPK maka terpaksa kami evaluasi. Jangan sampai hanya membebani keuangan negara. Apalagi saat ini PAD kita sedang defisit sekitar Rp25 miliar,” katanya.
Dengan kebijakan ini, Pemkab Muna Barat berharap seluruh PPPK paruh waktu dapat lebih termotivasi dalam memberikan pelayanan publik, sekaligus siap menghadapi kemungkinan perubahan status kepegawaian ke depan.
Reporter: Muh. Aswan Uruti
